Langsung ke konten utama

Tata Tertib Persidangan Musyawarah Anggota Komisariat

Tatib Musyawarah Anggota Komisariat
(Rancangan)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pelaksana penyelenggara  Musyawarah Anggota Komisariat adalah pengurus komisariat ;
Musyawarah  Anggota Komisariat ini di laksanakan pada tanggal 19 November sampai selesai, di gedung pendidikan ekonomi FKIP UHO;
Tata tertib ini adalah pedoman pelaksanaan Musyawarah Anggota Komisariat I
BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2
Musyawarah Anggota Komisariat ini mempunyai tugas dan wewenang :
Mendengar dan menilai laporan pertanggung-jawaban Pengurus carataker GMNI FKIP UHO
Merumuskan dan menetapkan :
Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi
BAB III
Q U O R U M
Pasal 3
Musyawarah Anggota Komisariat dianggap sah apabila di hadiri 2/3 anggota berdasarkan rekapitulasi terakhir anggota ;
BAB IV
P E R S I D A N G A N
Pasal 4
Persidangan dalam Musyawarah Anggota Komusariat  ini terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang Komisi.
Komisi-komisi yang dibentuk dalam Musyawarah Anggota Komisariat  ini terdiri dari :
Komisi Keorganisasian
Komisi Politik
Komisi Kaderisasi
Jumlah setiap komisi ditentukan oleh pimpinan sidang MAK I FKIP dengan memperhatikan peserta MAK  yang hadir.
Komisi MAK memusyawarahkan dan mengambil keputusan sesuai dengan lingkup tugas komisinya ;
Komisi MAK memberikan laporan hasil sidang komisi kepada pimpinan sidang pleno untuk disahkan.
BAB V
PIMPINAN SIDANG
Pasal 5
Pimpinan Sidang Pleno pemilihan Pengurus GMNI Komisariat FKIP  di pilih melalui musyawarah mufakat.
Pimpinan Sidang Komisi dipilih dan tetapkan melalui kesepakatan peserta sidang komisi yang bersangkutan.
Pasal 6
Jumlah pimpinan sidang untuk setiap jenis persidangan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang selanjutnya bertindak sebagai pelapor.
Pimpinan sidang bertugas mengatur pelaksanaan persidangan-persidang-an MAK sesuai dengan tata tertib ini.
BAB VI
P E S E R T A
Pasal 7
Peserta MAK ini terdiri dari :
Peserta Utusan yang selanjutnya disebut Utusan adalah :
Pengurus Cabang GMNI Kendari
Pengurus Komisariat
Pasal 8
Setiap peserta MAK I FKIP  memiliki hak dan kewajiban :
Peserta memiliki hak bicara menyampaikan pendapat
Peninjau hanya memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
Setiap peserta harus mengikuti setiap persidangan yang telah ditetapkan waktunya
BAB VII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 9
Persidangan pleno dan komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga lebih dari satu dan peserta yang hadir
Apabila ayat (1) di atas masih belum tercapai maka sidang ditunda untuk mencapai quorum selama 1×15 menit.
Apabila ayat  (2)  diatas juga belum tercapai maka keputusan diambil berdasarkan kesepakatan / musyawarah
Pasal 10
Pengambilan keputusan pada dasarnya diupayakan berdasarkan  musyawarah untuk mufakat,apabila mufakat tidak tercapai maka keputusan maka keputusan diambil berdasar suara terbanyak (Voting).
Setiap keputusan harus memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan secara konstitusional.
Pasal 11
Dalam setiap pengambilan keputusan sebagai satu kesatuan  serta pengurus komisariat bersangkitan masing masing mempunyai hak 1 (satu) suara
BAB VIII
TATA CARA PERSIDANGAN
Pasal 12
Setiapkali persidangan akan dimulai harus pimpinan sidang terlebih dahulu harus menyatakan quorum persidangan
Pasal 13
Setiap peserta sidang harus menjaga ketertiban dan kelancaran persidangan
Setiap pembicaraan atau penyampaian pendapat harus melalui pimpinan sidang dan disampaikan setelah diizinkan.
Keluar masuk peserta sidang dari tempat persidangan harus seizin pimpinan sidang.

Pasal 14
Pimpinan sidang memiliki kewajiban mengatur jalannya persidangan dalam bentuk menampung, menjawab, meluruskan dan memotong.
Pimpinan sidang berhak mengeluarkan peserta sidang yang melanggar tata tertib dan mengacaukan jalannya persidangan,setelah diberi peringatan 2x.
BAB IX
PEMILIHAN PENGURUS KOMISARIAT
Pasal 15
Pemilihan yang dimaksud adalah pemilihan Ketua Komisariat dan Sekretaris
Pemilihan pengurus Ketua Komisariat dilakukan dalam sidang pleno yang diadakan khusus untuk itu.
Pasal 18
Ketua terpilih mempunyai wewenang untuk menyusun kelengkapan kepengurusan Pengurus GMNI komisariat FKIP periode 2016-2017 ;
Dalam menyusun kelengkapan kepengurusan tersebut  dan ketua terpilih dibantu oleh Tim Formatur yang telah terpilih ;
Kelengkapan susunan pengurus tersebut harus selesai selambat-lambatnya satu bulan setelah MAK ini selesai.
BAB X
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 19
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah/kesepakatan.
Tata Tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di :……………………
Pada Tanggal :……………………
P u k u l         :……………………

PIMPINAN SIDANG PLENO
K e t u a,
(………………………………)
Sekretaris
(………………………………)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Nawaal El Sadaawi

Nawaal El Saadawi lahir pada tanggal 27 Oktober 1931. Ia seorang penulis feminis Mesir, aktivis, dokter, dan psikiater. Ia telah banyak menulis buku-buku yang subjeknya adalah perempuan dalam Islam yang meninjau praktik sunatan alat kelamin bagi perempuan di masyarakatnya.   Ia lulus dari Fakultas Kedokteran tahun 1955 dari Universitas Kairo. Melalui praktik medisnya, ia mengamati bahwa kesehatan fisik perempuan dan masalah kejiwaan karena terkait dengan praktik budaya yang menindas, penindasan patriarkal, penindasan kelas dalam masyarakat, dan penindasan imperialis. Beban ganda inilah yang menindas kaum perempuan di Mesir yang menjadi objek penelitiannya.Ketika ia berpraktik sebagai dokter di tempat kelahiran�nya di Kafr Tahla, ia mengamati kesulitan dan ketidaksejajaran yang dihadapi oleh perempuan desa. Setelah ia mencoba me�lindungi salah satu pasiennya dari kekerasan domestik (rumah tangga), Saadawi kembali ke Kairo. Ia menjadi direktur Kesehatan Masyarakat dan men...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Melawan Eksploitasi Laki-Laki oleh Sarinah Imah dan Sarinah Risma

Goresan penaku. Menggores dalam diam, berdiam dalam goresan. Perempuan bagaikan racun yang membuat laki-laki lahap keracunan, pula sebaliknya. Secara spesifik goresan kali ini menjerumus ke hal perempuan. Tidakkah masih banyak juga laki-laki yang masih mendewi tololkan perempuan hanya untuk memuaskan nafsu belaka "hanya sebatas itu" dan selalu menganggap perempuan selalu berada ditataran level yang rendah daripadanya. Tak bisa dinafikan lagi perempuan selalu di eksploitasi perannya dalam lingkup-lingkup sosial, lebih-lebih kalau sudah menjerumus ke hal perasaan. wanita selalu jadi korban dari eksploitasi perasaan lelaki. Hal ini kemudian seiring berjalannya waktu perempuan mulai sadar akan hal itu bahwa pada substansinya perempuan harus berani keluar dari dogma buruk itu lalu memberikan penekanan kepada lelaki bahwa wanita juga adalah manusia yang mempunyai kemerdekaan yang sama , bukan untuk mengukungnya. Para perempuan mulai berfikir bahwa mereka harus berubah mereka tidak...
Posting Komentar
Baca selengkapnya